Senin, 20 November 2017
   EN   

I Info BKIPM

Diskusi Harmonisasi Penanganan Lalu Lintas Produk Perikanan Di PLBN dengan Directorate National Quarantine and Biosecurity (DNQB) Timor Leste

Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pertanian dan Perikanan RDTL sudah melakukan MOU menyangkut beberpa ruang lingkup, antara lain: IUU Fishing, konservasi, Pertukaran Data, Proccessing dan Riset, namun aspek perkarantinaan ikan belum muncul lebih mendetail, karena itu perlu dilakukan diskusi bersama lebih lanjut untuk membahas kegiatan – kegiatan yang menyangkut perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan, seperti pengantar yang di sampaikan oleh Bapak Endro Aribowo, Kepala Subbagian Kerja Sama,
Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan,
Bkipm yang sekaligus memandu diskusi tersebut.

Dalam kegiatan diskusi harmonisasi penanganan lalu lintas produk perikanan di PLBN (Border Control) dengan Directorate National Quarantine and Biosecurity (DNQB) Timor Leste, dibahas beberapa hal, antara lain: Bapak Jose Alfalino, S.Pi yang merupakan ketua tim dari DNQB Timor Leste, menyampaikan bahwa meskipun Sumber Daya Manusia kurang namun penanganan lalu lintas produk perikanan kedua Negara sudah berlansung dengan baik, tapi perlu adanya nota kerja sama yang lebih mendetail, dalam hal ini memohon agar diberikan contoh nota kerjasama, serta daftar Hama dan Penyakit Ikan sebagai rujukan untuk Karantina Timor Leste, pada kesempatan ini juga Bapak Jose memohon agar Indonesia mengundang Pihak Timor Leste dalam pelatihan – pelatihan dalam rangka peningkatan SDM serta adanya kerja sama untuk Survey (Joint Inspection) khususnya di Wilayah Timor Leste.

Kepala Pusat Standardisasi, Sistem dan Kepatuhan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bpk. Ir. Teguh Samudro,M.P., menjelaskan bahwa MOU tidak secara eksplisit tetapi sebagai competent authority sudah ada kerjasa yang berlansung dengan baik, Potensi ekspor ke Timor Leste sesuai data yang ada cukup besar dan ini memerlukan penanganan terhadap lalu lintas harus lebih baik, untuk menghindari terjadinya kegiatan yang merugikan kedua belah pihak. Untuk kegiatan kerja sama seperti pelatihan – pelatihan, inspeksi bersama, pertukaran data ataupun riset pada prinsipnya menerima dengan baik, dengan catatan melalui prosedur yang jelas.

Kepala Stasiun KIPM Kelas I Kupang Bapak Edi Santoso, S.Pi, M.Si. menyampaikan bahwa  Ekspor/Impor harus melalui pintu – pintu pemasukan yang telah ditetapkan pada Kepmen KP No: Kep.64/MEN/2016, dan harus melalui Prosedur Operasional Standar, mengingat besarnya potensi antara kedua negara.

Sebagai kesimpulan, Pihak Indonesia mendukung kebutuhan – kebutuhan Timor Leste terhadap beberapa permohonan yang disampaikan oleh Timor Leste, melalui prosedur yang jelas dan sesuai arahan dari Bapak Kepala Pusata SSK BKIPM.

               

 

Komentar


Search