Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

27.504.687
 
 
 
 
Index Publikasi
Filter
Artikel
Total: 8
Dampak Ekonomi Penyelenggaraan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan (Oleh : Syarif Syarial ) - (n/a)

Berdasarkan data dari BPS, Economic Size dalam sektor perikanan sendiri mencapai 255,3 T selama tahun 2012 lalu, ini meningkat 30 kali dari sebelumnya. Aspek perikanan dalam aktivitas ekonomi nasional mencapai 3,4% .Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan selama 2 tahun terakhir selalu diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga ekspektasinya sektor perikanan semakin besar dalam ekonomi nasional. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2012 diperkirakan mencapai USD 3,93 miliar atau naik 11,62% dibanding tahun lalu. Sementara itu, nilai impor hasil perikanan menurun sebesar 15,43%Dengan demikian, terjadi surplus neraca perdagangan perikanan sebesar USD 3,52 miliar atau 81,11% dari total transaksi perdagangan ekspor impor perikanan. Sementara itu, neraca perdangan nasional defisit sebesar USD -1,33 miliar. Dengan demikian, KKP optimis untuk dapat terus mencapai kinerja eskpor yang semakin baik pada tahun 2013.Dampak ekonomiSetidaknya ada dua kerangka stimulus kebijakan pemerintah yang bisa dijadikan dasar sebagai dampak ekonomi dari proses karantina yakni kerangka regulasi dan kerangka anggaran.Keduanya ini bisa lewat penjaminan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi , proses pelayanan publik dan diseminasi informasi yang dapat mempengaruhi investasi , Pola pengeluaran pemerintah yang dapat menstimulus perkembangan ekonomi hingga perubahan kinerja ekspor yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Sejak tahun 2011, ekspor perikanan lebih hingga 3 Milyar Dollar, sedangkan penolakan estimasi ekonominya mencapai 3 juta dollar (keterangan lebih lanjut lihat tabel) Tabel 1. Estimasi Potensi Nilai Kerugian (US$) Dari tabel tersebut bisa terlihat bahwa kerugian ekonomi dari karantina ikan mencapai US$ 3 Juta atau sekitar Rp 33 Milyar. Jika dibandingkan mungkin hanya sekitar 1 permilnya dan Ini merupakan kinerja dari BKIPM bisa menekan itu semua, tutur Syarif Syahrial.Ditambahkan oleh Syarif, dampak ekonomi penyelenggaraan karantina terlihat dari jumlah penolakan. Jika semakin tinggi penolakan dari negara ekspor, berarti kerugian semakin besar pula. Penurunan jumlah ekspor yang terjadi dari semakin tingginya angka penolakan. Sehingga terjadi dampak ikutan dari sektor pendukung perikanan sendiri, hitung-hitungannya bisa sekitar Rp 46 Milyar, ungkap Syarif.Isu karantina ikan dan mutu hasil perikanan dalam dampak ekonomi mengandung unsur contingent liability, suatu risiko yang tidak kita harapkan terjadi, namun jika terjadi akan berdampak sangat parah. Misalnya, standar ikan yang dikirim ternyata ditolak dalam jumlah yang banyak, efeknya bisa sangat parah dan berjangkit ke tempat lain.Isu ini juga jadi penting karena menjadi bagian non tariff barrier dalam perdagangan internasional dan berubah menjadi potential economic weapons. Sehingga memiliki potensi dampak announcement effect yang kuat jika proporsi penolakan ekspor semakin meningkat.
Titik Rawan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BKIPM - (n/a)

Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap Direktorat termasuk BKIPM merupakan titik acuan dari kinerja setahun. Namun, aspek non teknis seperti Pengadaan Barang dan Jasa juga harus diperhatikan untuk perbaikan kinerja lingkungan BKIPM.Seperti yang diketahui, IKU BKIPM sendiri di tahun 2012 lalu memberikan apresiasi yang sangat mengagumkan lewat menurunnya angka penolakan dari negara tujuan ekspor. Belum lagi beberapa prestasi yang ditorehkan oleh sumber daya manusia BKIPM.Selain kinerja teknis seperti IKU, BKIPM sendiri mempunyai kinerja non teknis yang terkait dengan aspek manajemen. Tidak bisa begitu saja kita mengejar kinerja teknis yang menjadi program prioritas KKP tapi juga harus bisa mengejar kinerja manajerial antara lain, kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan karena sumber dana kinerja teknis berasal dari APBN, ungkap Inspektur 1 Inspektorat Jenderal KKP, Jayeng C.P dalam acara Rakernis BKIPM KKP.Ditambahkan oleh Jayeng terkait dengan pengelolaan keuangan di dalamnya termasuk pengelolaan asset dan pengadaan barang dan jasa. Misalnya membeli barang milik negara, barang persediaan untuk lab terkait dengan pengelolaan keuangan dan tidak bisa sembarangan membeli karena belanja modal dan barang masih mendominasi APBN di masing-masing Satker. Untuk mencapai kinerja-kinerja tadi, harapannya semua dalam bingkai sistem pengendalian intern. Sebagaimana diatur dalam PERMEN KP No 20 dan No 21 serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang pada akhirnya kita kendalikan dan bisa efektif. Aspek pengendalian ini dilakukan agar asset-asset yang dimiliki aman apabila dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, tutur Jayeng C.PDari hasil evaluasi 2012, BKIPM mendapat peringkat terbaik dalam IKU dan diharapkan tahun depan tidak turun. Hal-hal yang masih lemah di BKIPM adalah dalam bidang manajemen asset atau pengadaan barang dan jasa, ungkap Jayeng. Sehingga diharapkan BKIPM bisa meningkatkan kinerja internnya tersebut dan bisa bertahan di tempat terbaik hingga bisa naik nilai kinerjanya. Setiap tahunnya hal inilah yang menjadi sorotan, suatu kasus pengadaan barang dan jasa meskipun kecil bisa berefek luas, dan diharapkan tidak terjadi karena ada beberapa konsekuensi yang bisa diterima.Konsekuensinya bertahap. Pada tahap prosedural, bisa diajukan ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara), sampai pada kontrak bisa masuk ke Perdata, setelah kontrak bisa masuk ke tindak Pidana, ungkap Jayeng.Beberapa hal yang perlu diperbaiki pada Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk BKIPM ke depannya ada dalam tabel 1.Indikator suksesnya proses Pengadaan Barang dan Jasa bisa dilihat dari ada gagal lelangnya tidak?Ada sanggahan atau pengaduan mulai dari dokumen, tanggal yang tidak dipatuhi hingga ada sanggahan banding?Jika iya berarti ada yang tidak beres pada pengadaan barang/jasa. Biasanya yang terjadi adalah diaudit baru ketahuan ada yang tidak beres, ungkap Jayeng.Permasalahan SDM dalam penunjukan panitia pengadaan merupakan hal yang sangat krusial. Terkadang belum berpengalaman semua, belum bersertifikat semua. SDMnya ini bisa dibimbing, setidaknya dari 7 orang pasti ada 1 hingga 2 orang yang berpengalaman sehingga membantu kelancaran. Sebaiknya memang bersertifikat untuk menghindari complain dari rekanan dan menyebabkan batalnya kontrak, tutur Jayeng.Transparansi dokumen lelang juga perlu untuk menghindari adanya cacatnya harga lelang hingga pengaduan masyarakat. Selain itu, rekanan juga bisa menghitung kalah menangnya dalam tender. Yang terpenting harus dibedakan dokumen antara pengadaan barang atau pengadaan jasa. Jangan dicampurkan, tegas Jayeng.Terkait dengan pengadaan barang, berikut ini beberapa landasan hukum yang harus diketahui oleh Panitia Pengadaan Barang :
Early Mortality Syndrome (EMS)/Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS): An emerging threat in the Asian shrimp industry - (n/a)

The Asia-Pacific region, being the top producer of aquaculture products in the world, is continuously beset by emerging aquatic animal disease problems causing high mortalities and economic losses among small farmers as well as commercial producers. Over the last couple of decades, several diseases (e.g. luminous vibriosis, white spot syndrome, yellowhead disease, Taura syndrome) have caused significant devastation in the shrimp aquaculture of the region, causing the collapse of some industries (e.g. Penaeus monodon). Recently, a new/emerging disease known as early mortality syndrome (EMS) in shrimp (also termed acute hepatopancreatic necrosis syndrome or AHPNS) has been reported to cause significant losses among shrimp farmers in China (2009), Vietnam (2010) and Malaysia (2011). It was also reported to affect shrimp in the eastern Gulf of Thailand (Flegel, 2012).The disease affects both P. monodon and P. vannamei and is characterized by mass mortalities (reaching up to 100% in some cases) during the first 20-30 days of culture (post-stocking in grow-out ponds). Clinical signs observed include slow growth, corkscrew swimming, loose shells, as well as pale coloration. Affected shrimp also consistently show an abnormal hepatopancreas (shrunken, small, swollen or discouloured). The primary pathogen (considering the disease is infectious) has not been identified, while the presence of some microbes including Vibrio, microsporidians and nematode has been observed in some samples. Lightner et al. (2012) described the pathological and etiological details of this disease. Histological examination showed that the effects of EMS in both P. monodon and P. vannamei appear to be limited to the hepatopancreas (HP) and show the following pathology:1)Lack of mitotic activity in generative E cells of the HP; 2)Dysfunction of central hepatopancreatic B, F and R cells; 3)Prominent karyomegaly and massive sloughing of central HP tubule epithelial cells; 4) Terminal stages including massive intertubular hemocytic aggregation followed by secondary bacterial infections.Similar histopathological results were obtained by Prachumwat et al. (2012) on Thai samples of P. vannamei collected from Chantaburi and Rayong provinces in late 2011 and early 2012 (Figure 1). The progressive dysfunction of the HP results from lesions that reflect degeneration and dysfunction of the tubule epithelial cells that progress from proximal to distal ends of HP tubules. This degenerative pathology of HP is highly suggestive of a toxic etiology, but anecdotal information suggests that disease spread patterns may be consistent with an infectious agent.In China, the occurrence of EMS in 2009 was initially ignored by most farmers. But in 2011, outbreaks became more serious especially in farms with culture history of more than 5 years and those closer to the sea using very saline water of 20 (Panakorn, 2012). Shrimp farming in Hainan, Guangdong, Fujian and Guangxi suffered during the first half of 2011 with almost 80% losses1Figure 1. Histopathology of Penaeus vannamei hepatopancreas from Thailand affected by EMS/AHPNS. Photos courtesy of T.W. Flegel.In Vietnam, the disease has been observed since 2010 but the most widespread devastation due to EMS has only been reported since March 2011 in the Mekong Delta (South Vietnam). It affects the main shrimp production areas of Tien Gang, Ben Tre, Kien Giang, Soc Trang, Bac Lieu and Ca Mau provinces with a total shrimp pond area of around 98,000 hectares. In June 2011, unprecedented losses in P. monodon were reported in 11,000 ha of shrimp farms in Bac Lieu, 6,200 ha in Tra Vinh (total of 330 million shrimp have died causing a loss of over VND12 billion), and 20,000 ha in Soc Trang (causing VND1.5 trillion in losses) (Mooney, 2012).In Malaysia, EMS was first reported in mid-2010 in the east coast of peninsular states of Pahang and Johor. The outbreaks of EMS resulted in the significant drop in P. vannamei production, from 70,000 mt in 2010 to 40,000 mt in 2011. Production for 2012 (up to May) is only 30,000 mt and worse is expected to come as unconfirmed reports on EMS outbreaks in the states of Sabah and Sarawak came in April 2012.So far no potential causative pathogen has been found and possible etiologies include toxins (biotic or abiotic), bacteria and viruses (NACA-FAO 2011).Nonetheless, the spread of the disease and its devastating effect in the shrimp industry of the countries affected so far, will require proper contingency planning in other countries in the region, especially in P. vannamei culture which is commonly cultivated at present in many Southeast Asian countries. Added to this is the standing threat of infections myonecrosis (IMN) on P. vannamei culture, which is now somehow contained within Indonesia. Rumors of disease outbreaks caused by IMNV from other countries in Asia have so far been false (Senapin et al., 2011). With Vietnam suffering the greatest loss due to EMS outbreak, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) undertook an emergency mission in 2011 to assess the disease situation in the country, in collaboration with national as well as international shrimp health experts. As a follow-up on this emergency mission, FAO also developed a national TCP on emergency assistance to control the spread of this shrimp disease. Implementation of the national TCP in Vietnam has commenced in April 2012.Identifying the primary cause of the disease is necessary, but while this information is still not yet available, increased disease awareness and preparedness should be implemented by every shrimp- producing country in the region. Considering the great economic loss that EMS will cause in the regions shrimp industry, ways of preventing the spread and/or occurrence of this disease should be formulated by 2 concerned experts, officials and other regulatory bodies. Farmers, on the other hand, should also properly cooperate with the concerned agencies by promptly reporting any suspected mortalities among cultured shrimp that appear to be similar to the clinical description of EMS/AHPNS. It is important that histological examination be carried out to confirm that suspected occurrences fit the AHPNS case definition devised by Dr. Lightner.The purpose of this short communication is to inform all NACA members of the emerging threat and request respective Competent Authorities (CA) and concerned stakeholders to increase surveillance and reporting efforts. Only through surveillance, early response, contingency planning and disease preparedness, can countries minimize the impact of the impending threat. NACA Secretariat will approach the CA of the four member governments currently affected by EMS to put up a multi-disciplinary team of experts to understand more about the disease and develop contingency measures to prevent its further spread in the region.NACA will greatly appreciate receiving any relevant information pertaining to EMS/AHPNS from all member countries in the region. Information can be sent by e-mail to the authors at eduardo@enaca.org and mohan@enaca.org.
DAFTAR PERUSAHAAN IKAN CHINA YANG TERDAFTAR DI INDONESIA 2013 - (n/a)

berikuit ini disampaikan daftar Unit Pengolahan Ikan (UPI)China yang terdaftar di Indonesia sampai Juli 2013
DAFTAR PERUSAHAAN IKAN CHINA YANG TERDAFTAR DI INDONESIA 2013 - (n/a)

Berikut Ini disampaikan daftara Unit Pengolahan Ikan China yang terdaftar di Indonesia sampai dengan bulan Juli 2013
Daftar Importir Korea Selatan ke Indonesia - (n/a)

Pihak otoritas kompeten Korea Selatan dalam hal ini Ministry of Oceans and Fisheries telah menambahkan 3 perusahaan eksportir baru dan modifikasi 2 nama perusahaan ke Indonesia. informasi selengkapnya sebagaimana terlampir.
Jangan coba-coba Mengimpor Ikan Bermasalah! - (n/a)

Publikasi BKIPM pada Majalah Mina Bahari Edisi 02-1 Februasir 2013
LIST UNIT PENGOLAHAN IKAN DAN RUMPUT LAUT CHINA EKSPOR KE INDONESIA - (n/a)

Berikut ini disampaikan LIST UNIT PENGOLAHAN IKAN DAN RUMPT LAUT CHINA yang terdaftar dan memiliki Noreg serta bisa elakukan ekspor ke Indonesia terbaru September 2013

 
Share | |
 
Berita Terkini