Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

27.394.461
 
 
 
 
Index Publikasi
Filter
Artikel
Total: 8
Dampak Ekonomi Penyelenggaraan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan (Oleh : Syarif Syarial ) - (n/a)

Berdasarkan data dari BPS, Economic Size dalam sektor perikanan sendiri mencapai 255,3 T selama tahun 2012 lalu, ini meningkat 30 kali dari sebelumnya. Aspek perikanan dalam aktivitas ekonomi nasional mencapai 3,4% .Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan selama 2 tahun terakhir selalu diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga ekspektasinya sektor perikanan semakin besar dalam ekonomi nasional. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2012 diperkirakan mencapai USD 3,93 miliar atau naik 11,62% dibanding tahun lalu. Sementara itu, nilai impor hasil perikanan menurun sebesar 15,43%Dengan demikian, terjadi surplus neraca perdagangan perikanan sebesar USD 3,52 miliar atau 81,11% dari total transaksi perdagangan ekspor impor perikanan. Sementara itu, neraca perdangan nasional defisit sebesar USD -1,33 miliar. Dengan demikian, KKP optimis untuk dapat terus mencapai kinerja eskpor yang semakin baik pada tahun 2013.Dampak ekonomiSetidaknya ada dua kerangka stimulus kebijakan pemerintah yang bisa dijadikan dasar sebagai dampak ekonomi dari proses karantina yakni kerangka regulasi dan kerangka anggaran.Keduanya ini bisa lewat penjaminan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi , proses pelayanan publik dan diseminasi informasi yang dapat mempengaruhi investasi , Pola pengeluaran pemerintah yang dapat menstimulus perkembangan ekonomi hingga perubahan kinerja ekspor yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Sejak tahun 2011, ekspor perikanan lebih hingga 3 Milyar Dollar, sedangkan penolakan estimasi ekonominya mencapai 3 juta dollar (keterangan lebih lanjut lihat tabel) Tabel 1. Estimasi Potensi Nilai Kerugian (US$) Dari tabel tersebut bisa terlihat bahwa kerugian ekonomi dari karantina ikan mencapai US$ 3 Juta atau sekitar Rp 33 Milyar. Jika dibandingkan mungkin hanya sekitar 1 permilnya dan Ini merupakan kinerja dari BKIPM bisa menekan itu semua, tutur Syarif Syahrial.Ditambahkan oleh Syarif, dampak ekonomi penyelenggaraan karantina terlihat dari jumlah penolakan. Jika semakin tinggi penolakan dari negara ekspor, berarti kerugian semakin besar pula. Penurunan jumlah ekspor yang terjadi dari semakin tingginya angka penolakan. Sehingga terjadi dampak ikutan dari sektor pendukung perikanan sendiri, hitung-hitungannya bisa sekitar Rp 46 Milyar, ungkap Syarif.Isu karantina ikan dan mutu hasil perikanan dalam dampak ekonomi mengandung unsur contingent liability, suatu risiko yang tidak kita harapkan terjadi, namun jika terjadi akan berdampak sangat parah. Misalnya, standar ikan yang dikirim ternyata ditolak dalam jumlah yang banyak, efeknya bisa sangat parah dan berjangkit ke tempat lain.Isu ini juga jadi penting karena menjadi bagian non tariff barrier dalam perdagangan internasional dan berubah menjadi potential economic weapons. Sehingga memiliki potensi dampak announcement effect yang kuat jika proporsi penolakan ekspor semakin meningkat.
Titik Rawan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BKIPM - (n/a)

Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap Direktorat termasuk BKIPM merupakan titik acuan dari kinerja setahun. Namun, aspek non teknis seperti Pengadaan Barang dan Jasa juga harus diperhatikan untuk perbaikan kinerja lingkungan BKIPM.Seperti yang diketahui, IKU BKIPM sendiri di tahun 2012 lalu memberikan apresiasi yang sangat mengagumkan lewat menurunnya angka penolakan dari negara tujuan ekspor. Belum lagi beberapa prestasi yang ditorehkan oleh sumber daya manusia BKIPM.Selain kinerja teknis seperti IKU, BKIPM sendiri mempunyai kinerja non teknis yang terkait dengan aspek manajemen. Tidak bisa begitu saja kita mengejar kinerja teknis yang menjadi program prioritas KKP tapi juga harus bisa mengejar kinerja manajerial antara lain, kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan karena sumber dana kinerja teknis berasal dari APBN, ungkap Inspektur 1 Inspektorat Jenderal KKP, Jayeng C.P dalam acara Rakernis BKIPM KKP.Ditambahkan oleh Jayeng terkait dengan pengelolaan keuangan di dalamnya termasuk pengelolaan asset dan pengadaan barang dan jasa. Misalnya membeli barang milik negara, barang persediaan untuk lab terkait dengan pengelolaan keuangan dan tidak bisa sembarangan membeli karena belanja modal dan barang masih mendominasi APBN di masing-masing Satker. Untuk mencapai kinerja-kinerja tadi, harapannya semua dalam bingkai sistem pengendalian intern. Sebagaimana diatur dalam PERMEN KP No 20 dan No 21 serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang pada akhirnya kita kendalikan dan bisa efektif. Aspek pengendalian ini dilakukan agar asset-asset yang dimiliki aman apabila dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, tutur Jayeng C.PDari hasil evaluasi 2012, BKIPM mendapat peringkat terbaik dalam IKU dan diharapkan tahun depan tidak turun. Hal-hal yang masih lemah di BKIPM adalah dalam bidang manajemen asset atau pengadaan barang dan jasa, ungkap Jayeng. Sehingga diharapkan BKIPM bisa meningkatkan kinerja internnya tersebut dan bisa bertahan di tempat terbaik hingga bisa naik nilai kinerjanya. Setiap tahunnya hal inilah yang menjadi sorotan, suatu kasus pengadaan barang dan jasa meskipun kecil bisa berefek luas, dan diharapkan tidak terjadi karena ada beberapa konsekuensi yang bisa diterima.Konsekuensinya bertahap. Pada tahap prosedural, bisa diajukan ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara), sampai pada kontrak bisa masuk ke Perdata, setelah kontrak bisa masuk ke tindak Pidana, ungkap Jayeng.Beberapa hal yang perlu diperbaiki pada Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk BKIPM ke depannya ada dalam tabel 1.Indikator suksesnya proses Pengadaan Barang dan Jasa bisa dilihat dari ada gagal lelangnya tidak?Ada sanggahan atau pengaduan mulai dari dokumen, tanggal yang tidak dipatuhi hingga ada sanggahan banding?Jika iya berarti ada yang tidak beres pada pengadaan barang/jasa. Biasanya yang terjadi adalah diaudit baru ketahuan ada yang tidak beres, ungkap Jayeng.Permasalahan SDM dalam penunjukan panitia pengadaan merupakan hal yang sangat krusial. Terkadang belum berpengalaman semua, belum bersertifikat semua. SDMnya ini bisa dibimbing, setidaknya dari 7 orang pasti ada 1 hingga 2 orang yang berpengalaman sehingga membantu kelancaran. Sebaiknya memang bersertifikat untuk menghindari complain dari rekanan dan menyebabkan batalnya kontrak, tutur Jayeng.Transparansi dokumen lelang juga perlu untuk menghindari adanya cacatnya harga lelang hingga pengaduan masyarakat. Selain itu, rekanan juga bisa menghitung kalah menangnya dalam tender. Yang terpenting harus dibedakan dokumen antara pengadaan barang atau pengadaan jasa. Jangan dicampurkan, tegas Jayeng.Terkait dengan pengadaan barang, berikut ini beberapa landasan hukum yang harus diketahui oleh Panitia Pengadaan Barang :
Early Mortality Syndrome (EMS)/Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS): An emerging threat in the Asian shrimp industry - (n/a)

The Asia-Pacific region, being the top producer of aquaculture products in the world, is continuously beset by emerging aquatic animal disease problems causing high mortalities and economic losses among small farmers as well as commercial producers. Over the last couple of decades, several diseases (e.g. luminous vibriosis, white spot syndrome, yellowhead disease, Taura syndrome) have caused significant devastation in the shrimp aquaculture of the region, causing the collapse of some industries (e.g. Penaeus monodon). Recently, a new/emerging disease known as early mortality syndrome (EMS) in shrimp (also termed acute hepatopancreatic necrosis syndrome or AHPNS) has been reported to cause significant losses among shrimp farmers in China (2009), Vietnam (2010) and Malaysia (2011). It was also reported to affect shrimp in the eastern Gulf of Thailand (Flegel, 2012).The disease affects both P. monodon and P. vannamei and is characterized by mass mortalities (reaching up to 100% in some cases) during the first 20-30 days of culture (post-stocking in grow-out ponds). Clinical signs observed include slow growth, corkscrew swimming, loose shells, as well as pale coloration. Affected shrimp also consistently show an abnormal hepatopancreas (shrunken, small, swollen or discouloured). The primary pathogen (considering the disease is infectious) has not been identified, while the presence of some microbes including Vibrio, microsporidians and nematode has been observed in some samples. Lightner et al. (2012) described the pathological and etiological details of this disease. Histological examination showed that the effects of EMS in both P. monodon and P. vannamei appear to be limited to the hepatopancreas (HP) and show the following pathology:1)Lack of mitotic activity in generative E cells of the HP; 2)Dysfunction of central hepatopancreatic B, F and R cells; 3)Prominent karyomegaly and massive sloughing of central HP tubule epithelial cells; 4) Terminal stages including massive intertubular hemocytic aggregation followed by secondary bacterial infections.Similar histopathological results were obtained by Prachumwat et al. (2012) on Thai samples of P. vannamei collected from Chantaburi and Rayong provinces in late 2011 and early 2012 (Figure 1). The progressive dysfunction of the HP results from lesions that reflect degeneration and dysfunction of the tubule epithelial cells that progress from proximal to distal ends of HP tubules. This degenerative pathology of HP is highly suggestive of a toxic etiology, but anecdotal information suggests that disease spread patterns may be consistent with an infectious agent.In China, the occurrence of EMS in 2009 was initially ignored by most farmers. But in 2011, outbreaks became more serious especially in farms with culture history of more than 5 years and those closer to the sea using very saline water of 20 (Panakorn, 2012). Shrimp farming in Hainan, Guangdong, Fujian and Guangxi suffered during the first half of 2011 with almost 80% losses1Figure 1. Histopathology of Penaeus vannamei hepatopancreas from Thailand affected by EMS/AHPNS. Photos courtesy of T.W. Flegel.In Vietnam, the disease has been observed since 2010 but the most widespread devastation due to EMS has only been reported since March 2011 in the Mekong Delta (South Vietnam). It affects the main shrimp production areas of Tien Gang, Ben Tre, Kien Giang, Soc Trang, Bac Lieu and Ca Mau provinces with a total shrimp pond area of around 98,000 hectares. In June 2011, unprecedented losses in P. monodon were reported in 11,000 ha of shrimp farms in Bac Lieu, 6,200 ha in Tra Vinh (total of 330 million shrimp have died causing a loss of over VND12 billion), and 20,000 ha in Soc Trang (causing VND1.5 trillion in losses) (Mooney, 2012).In Malaysia, EMS was first reported in mid-2010 in the east coast of peninsular states of Pahang and Johor. The outbreaks of EMS resulted in the significant drop in P. vannamei production, from 70,000 mt in 2010 to 40,000 mt in 2011. Production for 2012 (up to May) is only 30,000 mt and worse is expected to come as unconfirmed reports on EMS outbreaks in the states of Sabah and Sarawak came in April 2012.So far no potential causative pathogen has been found and possible etiologies include toxins (biotic or abiotic), bacteria and viruses (NACA-FAO 2011).Nonetheless, the spread of the disease and its devastating effect in the shrimp industry of the countries affected so far, will require proper contingency planning in other countries in the region, especially in P. vannamei culture which is commonly cultivated at present in many Southeast Asian countries. Added to this is the standing threat of infections myonecrosis (IMN) on P. vannamei culture, which is now somehow contained within Indonesia. Rumors of disease outbreaks caused by IMNV from other countries in Asia have so far been false (Senapin et al., 2011). With Vietnam suffering the greatest loss due to EMS outbreak, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) undertook an emergency mission in 2011 to assess the disease situation in the country, in collaboration with national as well as international shrimp health experts. As a follow-up on this emergency mission, FAO also developed a national TCP on emergency assistance to control the spread of this shrimp disease. Implementation of the national TCP in Vietnam has commenced in April 2012.Identifying the primary cause of the disease is necessary, but while this information is still not yet available, increased disease awareness and preparedness should be implemented by every shrimp- producing country in the region. Considering the great economic loss that EMS will cause in the regions shrimp industry, ways of preventing the spread and/or occurrence of this disease should be formulated by 2 concerned experts, officials and other regulatory bodies. Farmers, on the other hand, should also properly cooperate with the concerned agencies by promptly reporting any suspected mortalities among cultured shrimp that appear to be similar to the clinical description of EMS/AHPNS. It is important that histological examination be carried out to confirm that suspected occurrences fit the AHPNS case definition devised by Dr. Lightner.The purpose of this short communication is to inform all NACA members of the emerging threat and request respective Competent Authorities (CA) and concerned stakeholders to increase surveillance and reporting efforts. Only through surveillance, early response, contingency planning and disease preparedness, can countries minimize the impact of the impending threat. NACA Secretariat will approach the CA of the four member governments currently affected by EMS to put up a multi-disciplinary team of experts to understand more about the disease and develop contingency measures to prevent its further spread in the region.NACA will greatly appreciate receiving any relevant information pertaining to EMS/AHPNS from all member countries in the region. Information can be sent by e-mail to the authors at eduardo@enaca.org and mohan@enaca.org.
DAFTAR PERUSAHAAN IKAN CHINA YANG TERDAFTAR DI INDONESIA 2013 - (n/a)

berikuit ini disampaikan daftar Unit Pengolahan Ikan (UPI)China yang terdaftar di Indonesia sampai Juli 2013
DAFTAR PERUSAHAAN IKAN CHINA YANG TERDAFTAR DI INDONESIA 2013 - (n/a)

Berikut Ini disampaikan daftara Unit Pengolahan Ikan China yang terdaftar di Indonesia sampai dengan bulan Juli 2013
Daftar Importir Korea Selatan ke Indonesia - (n/a)

Pihak otoritas kompeten Korea Selatan dalam hal ini Ministry of Oceans and Fisheries telah menambahkan 3 perusahaan eksportir baru dan modifikasi 2 nama perusahaan ke Indonesia. informasi selengkapnya sebagaimana terlampir.
Jangan coba-coba Mengimpor Ikan Bermasalah! - (n/a)

Publikasi BKIPM pada Majalah Mina Bahari Edisi 02-1 Februasir 2013
LIST UNIT PENGOLAHAN IKAN DAN RUMPUT LAUT CHINA EKSPOR KE INDONESIA - (n/a)

Berikut ini disampaikan LIST UNIT PENGOLAHAN IKAN DAN RUMPT LAUT CHINA yang terdaftar dan memiliki Noreg serta bisa elakukan ekspor ke Indonesia terbaru September 2013
Buku
Total: 17
Laporan Tahunan BKIPM 2012 - (n/a)

Laporan Tahunan BKIPM 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 BKIPM - (3.49 MB)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 BKIPM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Balai Besar KIPM Jakarta I - (1.92 MB)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Balai Besar KIPM Jakarta I
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 PUSAT SERTIFIKASI MUTU - (1.29 MB)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 PUSAT SERTIFIKASI MUTU
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Sekretariat BKIPM - (3.45 MB)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Sekretariat BKIPM
JENIS-JENIS IKAN YANG DILARANG MASUK KE INDONESIA - (1.31 MB)

JENIS-JENIS IKAN YANG DILARANG MASUK KE INDONESIA
DAFTAR MOLLUSCA YANG BERPPOTENSI SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF DI INDONESIA - (3.71 MB)

DAFTAR MOLLUSCA YANG BERPPOTENSI SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF DI INDONESIA
DAFTAR AMPHIBIA YANG BERPPOTENSI SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF DI INDONESIA - (1.87 MB)

DAFTAR AMPHIBIA YANG BERPPOTENSI SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF DI INDONESIA
Laporan Kinerja BKIPM Tahun 2013 - (5.98 MB)

Laporan Kinerja BKIPM Tahun 2013
LAKIP 2013 Balai KIPM Kelas I Balikpapan - (1.22 MB)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Balai KIPM Kelas I Balikpapan
Persyaratan Ekspor Hewan Akuatik ke Uni Eropa - (1.01 MB)

Buku ini disusun untuk memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat melakukan ekspor hewan akuatik ke Uni Eropa. Diharapkan buku ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan ekspor hewan akuatik ke Uni Eropa, sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar.
Laporan Kinerja (LKj BKIPM) tahun 2014 - (2.94 MB)

Laporan Kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (LKj BKIPM) tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj BKIPM ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholdersdan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.
DAFTAR PISCES YANG BERPPOTENSI SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF DI INDONESIA - (3.42 MB)

DAFTAR PISCES YANG BERPPOTENSI SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF DI INDONESIA
DAFTAR CRUSTACEA YANG BERPPOTENSI SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF DI INDONESIA - (1.73 MB)

DAFTAR CRUSTACEA YANG BERPPOTENSI SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF DI INDONESIA
Persyaratan Ekspor Hewan Akuatik ke Negara Tujuan - (893.79 KB)

Buku ini disusun untuk memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat melakukan ekspor hewan akuatik ke negara tujuan dagang Indonesia. Diharapkan buku ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan ekspor hewan akuatik ke negara tujuan dagang Indonesia, sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar.
Karantina Mandat Dunia - (n/a)

Karantina Mandat Dunia
Gerakan Indonesia Melayani - (n/a)

Gerakan Indonesia Melayani
Majalah
Total: 11
Info Karikan Vol. 4 No. 2 Agustus 2007 - (3.45 MB)

Merupakan buletin Jendela Informasi Karantina Ikan Volume 4, No. 2 tahun 2007 yang terbit pada bulan Agustus 2007. Buletin edisi ini menampilkan informasi tentang ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision Inspection an Quarantine yang dihadiri Kepala Pusat Karantina, juga tentang MOPKAN yang tak lagi menerikan tetapi berisi games-games outbond yang menarik yang membawa keceriaanpara peserta tetapi tidak melupakan tujuan utama. Masih banyak lagi berita-berita menarik seputar kegiatan karantina di UPT maupun artikel-artikel lain yang menambah wawasan tentang per-karantina-an.
Info Karikan Vol. 4 No. 3 Desember 2007 - (7.2 MB)

Merupakan buletin Jendela Informasi Karantina Ikan Volume 4, No. 2 tahun 2007 yang terbit pada bulan Desember 2007. Pada edisi ini info karikan banyak mengulas perkembangan - perkembangan Karantina Ikan dalam kurun waktu 2007. Telah banyak perkembangan baik sarana maupun prasarana yang telah dicapai. Untuk selengkapnya, silahkan download dan baca info karikan edisi ini.
Info Karikan Vol. V No. 1 April 2008 - (49.96 MB)

Pada edisi ini info karikan menampilkan kehadapan Anda satu sosok yang dinanti yakni Kepala Pusat Karantina untuk Profil Eksekutif dan UPT Balai Karantina Ikan SMB II Palembang sebagai profil UPT. Dilengkapi dengan berbagai informasi kegiatan-kegiatan yang digelar oleh Saudara-saudara kita diberbagai wilayah, sebagai Media Publikasi yang bernaung dibawah Institusi Pemerintah kami merasa wajib mendukung program yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah lainnya sepertinya Visit Indonesia Year yang merupakan salah satu program kerja Nasional Pemerintah Indonesia untuk tahun 2008 ini.Untuk selengkapnya, silahkan download dan baca info karikan edisi ini.
Info Karikan Vol. V No. 2 Agustus 2008 - (39.68 MB)

Untuk edisi kali ini kami melakukan liputan khusus ke semua Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan yang berada di ujung paling timur Republik Indonesia yakni Pulau Papua dengan SKI Kelas II Jeffman Sorong; BKI Sentani, Jayapura dan SKI Kls II Mopah di Merauke. Masih seputar ujung Republik kami juga mengunjungi beberapa titik perbatasan NKRI tepatnya semua titik perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan sampai dengan NKRI Pupua New Guniue. Untuk selengkapnya, silahkan download dan baca info karikan edisi ini
Info Karikan Vol. V No. 3 November 2008 - (30.5 MB)

Dan kali ini, kami menampilkan ulasan utama mengenai eksistensi Karantina Ikan di beberapa titik perbatasan NKRI, berikut liputan kami disemua UPT KI yang ada di Bumi PAPUA yang seyogyanya kami tampilkan pada edisi Vol V # 2 Agustus 2008 yang lalu, untuk itu tidak kami mohon maaf. Selanjutnya liputan dilanjutkan ke BKI Ngurah Rai, Denpasar-Bali. Dan akhirnya, tahun ini bisa kita tutup dengan manis, dengan adanya berita gembira atas prestasi yang diraih oleh teman-teman kita di BBKI Hasanuddin Makassar yang meraih Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI. Untuk selengkapnya, silahkan download dan baca info karikan edisi ini.
Info Karikan Edisi 6 Vol. I Januari - April 2009 - (12.9 MB)

Dalam rangka Hari Kartini, tak lupa kami mengetenggahkan Peranan para Srikandi di lingkup Pusat Karantina Ikan sebagai wujud apresiasi kami hingga rasanya tak salah kami hadirkan dua sosok wanita yang bercokol di puncak tertinggi untuk jajaran Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan. Mari kita jumpai Woro Nur dan Erita yang memimpin Unit Pelaksana Teknis yang berlokasi di pelabuhan, bagaimana mereka memainkan peranannya disana? Simak cerita mereka di rublik profil kita kali ini Selamat Hari Ibu
Info Karikan Edisi 6 Vol. III September - Desember 2009 - (17.55 MB)

Awal November 2009 menjadi saksi sejarah perubahan itu, pada hari itu dilakukanlah serah terima jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Freddy Numberi kepada Fadel Muhammad. Seperti serah terima jabatan pada umumnya harus disadari bahwa jabatan adalah sebuah Amanat yang harus siap diemban sekaligus ditinggalkan kapan saja dan oleh siapa saja yang menerimanya. Namun satu hal yang pasti, adalah, amanat itu harus menjadi landasan bagi pembangunan dan keutuhan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan bangsa. Siapapun yang dipercaya memegang amanat itu, maka ia harus sungguh-sungguh menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya.Untuk selengkapnya, silahkan download dan baca info karikan edisi ini.
Info Karikan Edisi 7 Vol. I Januari - April 2010 - (3.79 MB)

Pada edisi kali ini, kami tidak hanya mengulas beberapa persiapan yang dilakukan dalam mewujudkan terbentuknya Badan Karantina Ikan tapi juga menampilkan beberapa artikel menarik lainnya yang patut disimak, lihat saja di Profil UPT disana ada Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI) dengan Sang Komandannya, Bapak Reza Priyatna, ditambah berita-berita lainnya yang informatif dan mungkin saja anda butuhkan.Untuk selengkapnya, silahkan download dan baca info karikan edisi ini.
Info Karikan Edisi 7 Vol. II Mei - Agustus 2010 - (15.36 MB)

Pembaca sekalian, selain berita pelantikan eselon II dan III yang menjadi cikal bakal perubahan besar yang terjadi di organisasi kita ini. Juga mengenai liputan di beberapa titik seperti Satker Karantina Ikan Bandung, SKI Kls I Panjang Lampung dan beberapa ulasan penting lainnya yang dikirimkan oleh teman kita dari Balikpapan, Juanda, Medan dan lainnya, semuanya lengkap ada di edisi ini. Silakan simak ya.
Publikasi, Pencanangan Sadar Mutu dan Karantina Ikan - (n/a)

Pencanangan Sadar Mutu dan Karantina Ikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, dimuat di Tabloit Akuamina Edisi 63 Tahun III, 16 - 30 Juni 2013
Jangan Coba-coba Mengimpor Ikan Bermasalah! - (n/a)

Publikasi BKIPM dimuat pada Majalah Minabahari Edisi 02-1 Februari 2013
Poster
Total: 5
Prosedur Penanganan Kasus Penolakan produk Perikanan Di Negara Tujuan Ekspor - (700.1 KB)

Indonesia dituntut untuk meningkatkan dan menyerasikan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan negara-negara tujuan ekspor. Negara tujuan ekspor yang telah melakukan kerjasama(MRA) dengan Indonesia dalam bidang perikanan yaitu Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia, dan Vietnam.
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan HACCP - (693.85 KB)

Sertifikat Penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan Ikan bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kesehatan Hasil Perikanan - (901.15 KB)

Berdasarkan UU No. 31/2004 yang telah diubah dengan UU No.45/2009 tentang Perikanan khususnya pasal 20 dan 21 serta memperhatikan Permen KP No. PER.01/MEN/2007 yang telah direvisi menjadi PER.019/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diamanatkan untuk melakukan pengendalian terhadap hasil perikanan.
Prosedur Pendaftaran Unit Pengolahan Ikan (UPI) Ke Negara Mitra - (354.33 KB)

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor produk hasil perikanan. Terdapat beberapa negara tujuan ekspor antara lain Jepan, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, China, Rusia, Vietnam dan negara lainnya.
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan HC Pasca UU No 23 Tahun 2014 - (n/a)

Prosedur Penerbitan HC Mutu di UPT KIPM
Perjanjian Kinerja
Total: 10
Perjanjian Kinerja - Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan - 2016 - (n/a)

Perjanjian Kinerja - Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Perjanjian Kinerja - Sekretariat BKIPM - 2016 - (n/a)

Perjanjian Kinerja - Sekretariat BKIPM
Perjanjian Kinerja BKIPM - 2016 - (n/a)

Perjanjian Kinerja BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Perjanjian Kinerja - BKIPM - 2017 - (n/a)

Perjanjian Kinerja - BKIPM Tahun 2017
Perjanjian Kinerja - Sekretariat Badan KIPM - 2017 - (n/a)

Perjanjian Kinerja - Sekretariat Badan KIPM Tahun 2017
Perjanjian Kinerja - Pusat Pengendalian Mutu - 2017 - (n/a)

Perjanjian Kinerja - Pusat Pengendalian Mutu Tahun 2017
Perjanjian Kinerja - Pusat Karantina Ikan - 2017 - (n/a)

Perjanjian Kinerja - Pusat Karantina Ikan Tahun 2017
Perjanjian Kinerja - Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan - 2017 - (n/a)

Perjanjian Kinerja - Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Tahun 2017
Perjanjian Kinerja - Pusat Manajemen Mutu - 2016 - (n/a)

Perjanjian Kinerja - Pusat Manajemen Mutu
Perjanjian Kinerja - Pusat Karantina Ikan - 2016 - (n/a)

Perjanjian Kinerja - Pusat Karantina Ikan
Laporan Kinerja
Total: 1
Laporan Kinerja 2016 - (n/a)

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.
RENSTRA/RKT
Total: 2
RENSTRA 2015 - 2019 - (n/a)

Rencana Strategis ini disusun diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berorientasi pada visi "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional", dengan pilar ini misi "Kedaulatan, Keberlanjtan dan Kesejahteraan"
Rencana Kinerja Tahunan 2016 - (n/a)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKIPM Tahun 2016 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai KIPM pada tahun anggaran 2016.

 
Share | |
 
Berita Terkini