Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

31.934.382
 
 
 
 
Index Berita
Headlines

Informasi Surat
Data 1 - 15, Total: 1417
  0 | 108 SELASA, 15 JANUARI 2019 01:32
Tim Pengelolaan Data dan Informasi
Dalam rangka pengelolaan dan penyediaan data KIPM yang baik dan valid, Sekretariat Sadan akan menyelenggarakan pertemuan sebagai media bimbingan teknis I sosialisasi dan diskusi bertema "mewujudkan data SKIPM yang akurat", pada tanggal 28 sd 31 Januari 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  0 | 151 SENIN, 14 JANUARI 2019 11:01
Permohonan operator aplikasi E-Dalwas
Menindaklanjuti nota dinas Inspektur Jenderal KKP No :7.28/IT/XII/2018 tentang implementasi pengendalian dan pengawasan secara elektronik di lingkungan KKP
  0 | 157 RABU, 09 JANUARI 2019 08:24
Persiapan Mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2019
Dalam rangka mendukung program peningkatan kualitas layanan publik pada unit kerja penyedia layanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka kami harapkan setiap UPT KIPM untuk ikut serta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB.
  0 | 170 SELASA, 08 JANUARI 2019 04:52
Penyusunan Rancangan Indikator Kinerja Jabatan Fungsional dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Tahun 2019
Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM 2. Kepala UPT Lingkup BKIPM Menyambung Nota Dinas Plt. Kepala Biro SDM Aparatur nomor 9277/SJ.2/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Penandatanganan Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Tahun 2019 dan nomor 8951/SJ.2/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penyusunan Rancangan Indikator Kinerja Jabatan Fungsional Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Setiap pejabat fungsional tertentu agar menyusun Rancangan Indikator Kinerja Jabatan Fungsional yang diturunkan dari Indikator Kinerja Organisasi; 2. Rancangan Indikator Kinerja, Butir Kegiatan, Pohon Indikator dan SKP dapat dilihat pada lampiran surat; 3. Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) agar disesuaikan dengan Indikator Kinerja yang telah dibuat; 4. Rancangan Indikator Kinerja di tuangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatagani antara atasan langsung sebagai penanggung jawab IKU dan pejabat fungsional yang mendukung IKU sesuai format terlampir dengan ketentuan sebagai berikut: - rencana aksi/butir kegiatan JF Ahli Utama dan Ahli Madya mendukung IKU level II, PK disepakati dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit kerja Level II dan JF Ahli Utama/Ahli Madya; - rencana aksi/butir kegiatan JF Ahli Muda dan Penyelia mendukung IKU level III, PK disepakati dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit kerja Level III dan JF Ahli Muda/Penyelia; - rencana aksi/butir kegiatan JF Ahli Pertama, Mahir (Pelaksana lanjutan), Terampil (Pelaksana) dan Pemula mendukung IKU level IV, PK disepakati dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit kerja Level IV dan JF Ahli Pertama/ Mahir (Pelaksana lanjutan)/Terampil (Pelaksana)/Pemula; 5. Setelah dilakukan pengisian, rancangan indikator, SKP dan Perjanjian kerja dikirimkan melalui email sekretariat fungsional kp.fungsional@gmail.com dalam format Excel atau pdf selambatnya tanggal 25 Januari 2019. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama, diucapkan terima kasih
  0 | 100 SELASA, 08 JANUARI 2019 04:18
Undangan Penilaian Angka Kredit
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PHPI periode kenaikan pangkat bulan April 2019, dengan ini kami minta saudara untuk dapat menugaskan pegawai (daftar nama terlampir) sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PHPI sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina lkan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan nomor' KEP' /BKIPM/2019 yang akan dilaksanakan pada '
  0 | 167 JUM'AT, 04 JANUARI 2019 08:02
Penambahan Kode Pelabuhan pada Sistem INSW
Menindaklanjuti Surat Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) Nomor S-472/INSW/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penyampaian Penambahan Kode Pelabuhan pada Sistem INSW
  0 | 200 KAMIS, 27 DESEMBER 2018 11:18
Pelaporan SKM Semester II Tahun 2018
Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa UPT BKIPM maka perlu dilaksanakan Suurvei Kepuasan Masyarakat untuk memperbaiki kualitas pelayanan di UPT BKIPM
  0 | 224 RABU, 26 DESEMBER 2018 09:21
SURAT EDARAN KEPALA BKIPM PERIHAL PELAKSANAAN SURVEILAN, PENGAMBILAN CONTOH DAN PENERBITAN HC DI UPT KIPM
Yth. Kepala UPT KIPM, Sehubungan telah dilaksanakannya Kegiatan Temu Teknis pada tanggal 25-26 Oktober 2018, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana Surat Edaran Terlampir
  0 | 231 JUM'AT, 21 DESEMBER 2018 08:58
Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan
Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM Di Tempat Menindaklanjuti surat kami Nomor 965/BKIPM.1/HP.230/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut temuan ITJEN KKP, bersama ini kami sampaikan bahwa unit kerja lingkup BKIPM agar melakukan identifikasi penanganan benturan kepentingan dengan menggunakan format terlampir. Hasil identifikasi benturan kepentingan agar disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 27 Desember 2018 dikirim melalui alamat email ortala.bkipm@gmail.com untuk kami proses lebih lanjut. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
  0 | 209 JUM'AT, 21 DESEMBER 2018 03:04
Lembar Kerja Pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Berdasarkan PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dan PERMEN KP Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KKP, serta arahan Kepala BKIPM dalam rangka Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkup BKIPM, maka perlu dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkup UPT BKIPM selain dari 7 (tujuh) Satker yang sudah dicanangkan dan dilakukan penilaian diantaranya yaitu Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai Besar KIPM Makasar, Balai KIPM Semarang, Balai KIPM Denpasar, Balai KIPM Manado, Balai KIPM Jakarta II, dan Balai KIPM Surabaya II. Kriteria penilaian berdasarkan Lembar Kerja Pemantauan yang didalamnya terdapat 2 (dua) komponen yaitu Komponen Pengungkit (60%) dan Komponen Hasil (40%). Selain 7 (tujuh) Satker yang sudah dicanangkan dan dilakukan penilaian tersebut diinstruksikan agar mempersiapkan dan melakukan penilaian mandiri berdasarkan Lembar Kerja Pemantauan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana contoh format terlampir. selanjutnya Softcopy tersebut dikirimkan melalui email ortala.bkipm@gmail.com paling lambat akhir Desember 2018, mengingat pada Minggu ke 2 dan 3 Bulan Januari 2019 akan dilakukan pemantauan oleh TIM Internal dari Sekretariat BKIPM
  0 | 271 KAMIS, 20 DESEMBER 2018 10:27
Pejabat Penanda Tangan Dokumen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 112/KEP-BKIPM/2018 tentang ...
  0 | 319 SELASA, 18 DESEMBER 2018 11:20
Pengisian Form Untuk data Bantu Penilaian Jabatan Fungsional Tertentu
Sehubungan dengan surat kami nomor 4341 / BKIPM.1/KP.900/XII/2018 perihal Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu, dengan ini kami mohon kepada semua pejabat fungsional Tertentu di lingkup BKIPM yang akan Mengirimkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) pada periode berikutnya di tahun 2019 untuk mengisi data pada google form di link shorturl.at/xBEX7 agar tidak ada penumpukan data pengisisan diharapkan satu kali kirim data @perorang, pengiriman dimulai saat surat ini diterbitkan dengan batas akhir pengiriman sesuai dengan surat tersebut yaitu pada tanggal 03 Januari 2019 Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
  0 | 197 SELASA, 18 DESEMBER 2018 09:38
USULAN CALON PESERTA DIKLATPIM, UJIAN DINAS DAN UJIAN KP PENYESUAIAN IJAZAH SERTA PENERIMA PENGHARGAAN
Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di tempat Sehubungan dengan nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur Nomor 8785/SJ.2/KP.540/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal seperti tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa Biro SDM Aparatur akan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya Peningkatan Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Kepemimpinan melalaui Diklatpim, rencana pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, penilaian kompetensi pegawai, serta pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara menyampaikan usulan calon peserta untuk mengikuti kegiatan dimaksud, paling lambat kami terima tanggal 21 Desember 2018, sesuai kriteria, rencana pelaksanaan, persyaratan dan kelengkapan dengan beberapa kegiatan sebagaimana terlampir (format terlampir). Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
  0 | 234 SELASA, 18 DESEMBER 2018 09:35
PROSES USUL KENAIKAN PANGKAT DAN PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI DI LINGKUNGAN KKP
Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di tempat Sehubungan dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor B.1175/SJ/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Proses Usul Kenaikan Pangkat dan Perpindahan Instansi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut : I. Usul Kenaikan Pangkat Reguler/Pilihan 1. Batas waktu usul KP Periode April 2019 terakhir diterima Biro SDM Aparatur tanggal 15 Februari 2019 dan dikirim ke BKN akhir bulan Februari 2019 dan batas waktu usul KP Periode Oktober 2019 adalah tanggal 15 Agustus 2019 dan dikirim ke BKN akhir bulan Agustus 2019 dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai aturan yang berlaku, dan berkas masuk ke Sekretariat BKIPM untuk periode April 2019 paling lambat tanggal 31 Januari 2019, sedangkan untuk periode Oktober 2019 paling lambat tanggal 31 Juli 2019. 2. Proses kenaikan pangkat (KP) reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu termasuk PNS dipekerjakan/diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya. Penetapannya melalui kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan Nota Persetujuan Teknisnya ditetapkan oleh Kepala BKN kemudian surat keputusannya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. KP Reguler diberikan kepada PNS antara lain : a. Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir; b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 3. KP Pilihan bagi pejabat Struktural diberikan kepada PNS : a. Sekurang – kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir dan 1 tahun dalam jabatan; b. Melampirkan dokumen riwayat seleksi terbuka/rekruitmen bagi pejabat eselon I dan II yang baru dilantik didalam maupun diluar KKP; c. Melampirkan SPP, SPMT dan SK Jabatan; d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. II. Usul Kenaikan Pangkat Fungsional 1. KP Fungsional dapat diusulkan bagi PNS yang : a. Sekurang – kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; 2. Kenaikan pangkat pertama bagi pejabat fungsional harus sudah memiliki 20% dari angka kredit keseluruhan dalam jenjang fungsional tersebut. 3. Apabila ada selisih angka kredit lama dan angka kredit baru maka wajib melampirkan selisih angka kredit yang dimilikinya dari yang lama ke yang baru (riwayat perolehan angka kredit). 4. PNS yang akan diusulkan KP fungsional periode April dalam tahun berjalan apabila pengusulannya mendekati batas waktu usul KP, akan diproses usul KP nya untuk periode berikutnya/periode Oktober tahun berjalan. 5. Bagi pejabat fungsional yang penilaian angka kreditnya di bulan Januari dan Februari akan diusulkan KP nya untuk periode Oktober tahun berjalan, sedangkan bagi pejabat fungsional yang penilaian angka kreditnya di bulan Juni dan Juli akan diusulkan KP nya untuk periode April tahun berikutnya. III. Pemindahan PNS dari K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota ke KKP 1. Proses permohonan Pindah Instansi ditindak lanjuti dengan penerima Unit Kerja eselon I melakukan wawancara terlebih dahulu; 2. Rekomendasi hasil wawancara harus dilaporkan ke Biro SDM Aparatur dan Sekretariat BKIPM beserta rencana penempatan dan jabatan yang akan didudukinya, selanjutnya diusulkan untuk mengikuti Assesmen; 3. Hasil assesmen dilaporkan kepada eselon I masing – masing untuk diproses lebih lanjut; 4. Surat Persetujuan Pindah (SPP) paling lambat diterima oleh Biro SDM Aparatur 4 (empat) bulan sejak permintaan dari KKP diterima oleh K/L, Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Surat Persetujuan Pindah (SPP) yang dikeluarkan oleh pejabat K/L, Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh dikeluarkan Plt/Plh, Pejabat lainnya sejenis. IV. Persyaratan Kenaikan Pangkat a. Kenaikan Pangkat Reguler : 1. Foto copy SK CPNS, PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat); 2. Foto copy SK KP Terakhir yang sudah dilegalisir; 3. Foto copy SK Mutasi (bagi yang mutasi/pindah) yang sudah dilegalisir; 4. Foto copy SK Pencantuman Gelar (yang sudah dilegalisir); 5. SK Peninjauan Masa Kerja (bagi yang pernah mengajukan ralat masa kerja); 6. SKP lengkap tahun 2017 dan 2018 yang sudah dilegalisir; 7. Surat Ijin Belajar, Ijazah dan transkip nilai S2 yang dilegalisir Universitas (bagi yang mengajukan dan atau telah disesuaikan pendidikannya dalam ijazah S2) b. Kenaikan Pangkat Pilihan : 1. Foto copy SK KP Terakhir yang sudah dilegalisir; 2. Foto copy Ijazah (D3/S1/S2) dan transkip nilai (dilegalisir Universitas); 3. Foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; 4. Surat Ijin Belajar yang sudah dilegalisir; 5. Foto copy SK Jabatan, SPP – SPMT, SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fung sional (bagi pejabat struktural) yang sudah dilegalisir; 6. Surat Keterangan Uraian Tugas (bagi yang menyesuaikan ijazah); 7. SKP lengkap tahun 2017 dan 2018 yang sudah dilegalisir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih
  0 | 563 JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 04:51
Evaluasi Pegawai (Tenaga Kontrak)
Dalam rangka penataan SDM Aparatur lingkup BKIPM, maka kami akan mengadakan evaluasi Pegawai Tenaga Kontrak pada Hari Rabu s/d Kamis tanggal 19 s/d 20 Desember 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Saudara beserta Seluruh Tenaga Kontrak di Lingkup UPT Saudara untuk menjawab semua pertanyaan yang ada pada kuisioner yang telah disediakan.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Next >  >> 
 
Share | |