Bersama ini kami atas nama Keluarga Besar Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam – dalamnya atas wafatnya :

       Masih dalam rangkaian kegiatan Bulan Bakti Karantina dan Mutu, Balai Besar KIPM Jakarta I bekerjasama dengan Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Soekarno-Hatta, menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perkaran

Menindaklanjuti hasil monitoring capaian sasaran kerja pegawai (SKP)lingkup BKIPM

Menindaklanjuti rangkaian kegiatan bulan bakti dan hasil rapat terkait layanan publik dan pelaporan kegiatan bulan bakti di UPT

Menindaklanjuti peristiwa penggagalan upaya penyelundupan benih Lobster yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2016 lalu, Balai Besar KIPM Jakarta I pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 segera melakukan pelepasan benih Lobster di Perairan Pangandaran pada pukul 09.15 WIB.

Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik berdasrkan UU No. 25 Tahun 2009, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Ombudsman RI akan melaksanakan penilaian kepatuahn penyelenggaran publik.

Bea Cukai RI bekerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), kembali melakukan penegahan terhadap 10 kontainer di Jakarta International Container Terminal (JICT), KOJA, Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Ditengah maraknya industri perikanan dunia, Indonesia terus berupaya menjaga eksistensinya sebagai negara pengekspor produk perikanan yang terjamin mutunya dan mempunyai daya saing tinggi, meskipun terkadang masih diwarnai oleh adanya penolakan dari negara tujuan ekspor.

"Akan mempererat Koordinasi Pengawasan Implementasi Permen KP 01 tahun 2015"

" kami terus berupaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan pilar sasaran strategis secara menyeluruh, baik di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan, karantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta pengendalian keamanan hayati ikan,”

Pasca Moratorium Volume Domestik Keluar Meningkat Signifikan Pasca diterapkannya kebijakan moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 dan Nomor 10/PERMEN-KP/2015, pertumbuhan volume dalam satuan kg hasi

Eselon IV lingkup Pusat terpilih

Pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016 ini, Komisi IV DPR-RI melakukan beberapa kunjungan terkait Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Terdapat 3 tim yang turun secara khusus ke 3 titik wilayah berbeda dengan konsentrasi yang berbeda pula turun ke Kalimantan Tengah. Jambi dan Nusa Tenggara Barat.

Di hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Ikan,Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ibu Rina langsung terjun ke lapangan mendampingi Tim Komisi IV DPR-RI yang berjkumlah 20 orang mengunjungi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Dirjen Perikanan Tangkap. Pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016 ini, terdapat sekitar 60 orang anggota dewan yang terbagi menjadi 3 (tiga) tim komisi IV DPR RI yang diturunkan ke tiga lokasi yakni jambi – Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat.

Bersama ini terlampir kami sampaikan nota dinas Biro Kepegawaian Nomor 125//SJ/KP.540/III/2016