Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

33.809.815
 
 
 
 
Index Berita
Headlines

Berita/Informasi Surat
Data 91 - 105, Total: 1735
  0 | 1041 SELASA, 18 SEPTEMBER 2018 02:57
Tembusan Surat Tugas Kepala UPT Kepada Sekretaris BKIPM
Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, maka dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut. 1 Setiap Surat Tugas ......
  0 | 1267 SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 01:36
Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Tahun 2019
Yth. 1. Para Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di Tempat Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan finalisasi rancangan Keputusan Menteri tentang Rencana Kebutuhan Belajar Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut : 1. Rapat membahas verifikasi usulan kebutuhan belajar tahun 2019 dan hasil kesepakatan rapat menjadi rancangan final Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Tahun 2019. 2. Kuota tugas belajar dan izin belajar untuk lingkup BKIPM yaitu 28 orang untuk tugas belajar dan 29 orang untuk izin belajar (rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar terlampir). 3. Sehubungan hal tersebut, kami minta usulan daftar nama calon peserta tugas belajar dan izin belajar dari masing – masing Unit Kerja Saudara paling lambat akhir bulan Oktober 2018. 4. Nama – nama tersebut akan diseleksi sesuai dengan tugas dan fungsi utama KKP yang menjadi target program masing – masing unit kerja, kebutuhan organisasi dan sesuai dengan kuota tugas belajar dan izin belajar yang telah ditentukan. 5. Bagi para pegawai yang namanya tidak diusulkan dalam rencana tugas belajar dan izin belajar tahun 2019, maka tidak akan kami proses lebih lanjut ke Biro SDMA dan Pusdik KP. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
  0 | 4163 SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 01:34
Penawaran Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2019
Yth. 1. Para Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di Tempat Menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur Nomor 6443/SJ.2/KP.513/IX/2018 tanggal 5 September 2018 perihal seperti tersebut diatas dan surat dari Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanan, Bappenas Nomor 1008/P.01/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal seleksi program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2019 sebagaimana terlampir. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme serta kompetensi SDM Aparatur, dimohon Saudara dapat memanfaatkan kesempatan/penawaran tersebut untuk pegawai di lingkup unit kerja Saudara, dengan memperhatikan tugas dan fungsi utama KKP yang menjadi target program masing – masing unit kerja, usulan kebutuhan tugas belajar dan izin belajar Tahun 2019, serta sesuai dengan kebutuhan diklat (HCDP) KKP Tahun 2017 – 2023. Tata cara pendaftaran dan berbagai penawaran Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2019 dapat dilihat melalui www.pusbindiklatren.bappenas.go.id , pendafataran dan pengiriman kelengkapan administrasi palling lambat tanggal 20 September 2018. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
  0 | 1031 RABU, 05 SEPTEMBER 2018 08:16
Undangan Video Conference Evaluasi Penilaian ZI menuju WBK dan WBBM UPT KIPM
Yth. 1. Balai Besar KIPM Jakarta I; 2. Balai Besar KIPM Makasar; 3. Balai KIPM Denpasar; 4. Balai KIPM Jakarta II; 5. Balai KIPM Surabaya II; 6. Balai KIPM Manado; 7. Balai KIPM Semarang.
  0 | 1210 SELASA, 04 SEPTEMBER 2018 02:41
Tindaklanjut Hasil Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkiup BKIPM
Tindaklanjut Hasil Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkiup BKIPM
  0 | 3539 KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 10:59
PETA LALULINTAS IKAN CAKALANG NASIONAL 2018 Volume 1
Peta Lalulintas Ikan Cakalang Nasional 2018
  0 | 914 KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 03:12
SURAT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT UNI EROPA
YTH. Kepala UPTKIPM (Terlampir) Dalam rangka menindaklanjuti temuan Audit team inspeksi DG Sante - Uni Eropa tanggal 28 Februari - 9 Maret 2017 terhadap Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Indonesia
  0 | 1188 RABU, 29 AGUSTUS 2018 10:09
Permohonan Ijin Bagi Kepala UPT KIPM
Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup BKIPM di Seluruh Indonesia Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dalam hal ijin bagi seluruh Kepala UPT KIPM di lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis KIPM yang ingin mengajukan ijin, diwajibkan untuk membuat surat permohonan ijin tersebut kepada Sekretaris BKIPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum yang bersangkutan melakukan ijin. 2. Apabila diketahui terdapat Kepala UPT KIPM yang melakukan ijin tanpa adanya persetujuan dari Sekretaris BKIPM, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
  0 | 1042 SELASA, 21 AGUSTUS 2018 09:46
Updating Data Pegawai Wajib LHKPN dan LHKASN
Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM; 2. Kepala UPT Lingkup BKIPM. Di Tempat Sehubungan adanya mutasi dan rotasi Pegawai baik Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan staf lingkup BKIPM sampai dengan periode bulan Agustus 2018, bersama ini kami meminta Saudara untuk menyampaikan daftar nama ASN/ Pegawai pada unit kerja Saudara baik yang wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) maupun wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana format terlampir. Adapun daftar nama wajib LHKPN dan LHKASN tersebut akan disampaikan ke Biro SDM Aparatur Sekretariat Jenderal KKP untuk diperbaharui datanya. Wajib Lapor LHKPN akan diinput melalui aplikasi e-LHKPN yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangan untuk wajib lapor LHKASN akan diinput melalui aplikasi SIHARKA yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya daftar nama baik wajib lapor LHKPN dan LHKASN dapat dikirimkan dalam format Microsoft Excel melalui e-mail ortala.bkipm@gmail.com paling lambat 23 Agustus 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
  0 | 1330 SELASA, 14 AGUSTUS 2018 02:41
Kewajiban Penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN
Yth. (daftar nama terlampir) Di Tempat Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor 133.2/SJ/KP/VIII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penyampaian LHKPN 2017, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Bahwa pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara di lingkungan KKP termasuk salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP dan presentase pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN tersebut akan mempengaruhi hasil penilaian reformasi birokrasi; 2. Hasil monitoring penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN di lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sampai dengan 31 Juli 2018 masih sangat rendah, dengan rincian sebagai berikut : - Jumlah Wajib Lapor LHKPN sebanyak 381 orang; - Wajib Lapor LHKPN berstatus online sebanyak 333 orang (87,40%); - Wajib Lapor LHKPN berstatus offline sebanyak 48 orang (12,60%); - Wajib Lapor LHKPN yang sudah lapor sebanyak 34 orang (10,21%); - Wajb Lapor LHKPN yang berstatus belum lapor sebanyak 30 orang (96,10%). Untuk lebih terperincinya dapat dilihat pada dokumen terlmapir. 3. Periode bulan Agustus 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi akan melaksanakan evaluasi kepatuhan terhadap penyempaian LHKPN di setiap Kementerian/ Lembaga; 4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk kepatuhan pelaporan LHKPN dan guna menghindari teguran dan sanksi akibat tidak dipenuhinya kewajiban penyempaian LHKPN, para wajib lapor LHKPN yang sudah berstatus online yaitu sebanyak 333 orang (daftar nama terlampir), akan tetapi belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikan LHKPN secara online (posisi harta kekayaan yang dilaporkan adalah per 31 Desember 2017), selanjutnya mengirimkan surat kuasa khusus serta photocopy dokumen kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN secara langsung atau melalui jasa pengiriman melalui alamat Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920 Telp. 021-25578300; 5. Username dan password untuk log in ke dalam aplikasi e-LHKPN dikirm via email oleh KPK RI melalui alamat email pribadi wajib lapor LHKPN yang sudah didaftarkan pada saat pengisian formulir aktivasi e-filling LHKPN; 6. Wajib Lapor yang belum mengisi dan mengirimkan formulir aktivasi e-filling (status offline) sebanyak 48 orang, daftar nama terlampir) agar segera mengisi dan mengirimkan hardcopy dokumen asli formulir aktivasi e-filling yang sudah di paraf dan ditandatangani oleh wajib lapor beserta melampirkan photocopy KTP ke Sekretariat BKIPM; 7. Formulir aktivasi e-filling LHKPN dapat diunduh pada website KPK RI dengan alamat : http://elhkpn.kpk.go.id//download/formulir_aktivasi_penggunaan_efilling.pdf; 8. Setelah proses aktivasi akun diaktifkan oleh admin unit kerja, hardcopy formulir e-filling diserahkan ke Biro SDM Aparatur Sekretariat Jenderal KKP yang selanjutnya akan dilaporkan ke KPK RI; 9. Petunjuk pengisian LHKPN dapat dilihat melalui aplikasi e-LHKPN yang berupa video tutorial dan buku panduan yang sudah disediakan KPK RI di website : https://elhkpn.kpk.go.id yaitu pada menu panduan aplikasi. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
  0 | 944 KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 09:24
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ANRI
Menindaklanjuti surat Sekretariat Utama ANRI Nomor: KP.06.00/02/2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan ini kami informasikan bahwa ANRI memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Uni Kerja Saudara untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi pengisian jabatan.
  0 | 946 KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 07:32
Pemusnahan Sertifikat Karantina Ikan
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan sertifikat di bidang perkarantinaan ikan, agar segera dilakukan pemusnahan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2016 tentang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan melaporkan dalam suatu bentuk berita acara Laporan pemusnahan sertifikat agar disampaikan dalam bentuk soft copy sesuai format Lampiran ke alamat email: puskari@kkp.go.id
  0 | 865 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:46
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
Kami sampaikan bahwa untuk sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) yang rusak karena cetakan atau rusak pada saat di terima, mohon segera dilakukan pendataan dan melaporkan kembali ke Pusat Karantina Ikan paling lambat tanggal 10 Agustus 2018
  0 | 981 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:23
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
ini kami sampaikan bahwa untuk sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) yang rusak karena cetakan atau rusak pada saat di terima, mohon segera dilakukan pendataan dan melaporkan kembali ke Pusat Karantina Ikan paling lambat tanggal 10 Agustus 2018
  0 | 803 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:04
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
Kami sampaikan bahwa untuk sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) yang rusak karena cetakan atau rusak pada saat di terima, mohon segera dilakukan pendataan dan melaporkan kembali ke Pusat Karantina Ikan paling lambat tanggal 10 Agustus 2018

 <<  < Prev    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Next >  >> 
 
Share | |