Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

33.809.625
 
 
 
 
Index Berita
Headlines

Berita/Informasi Surat
Data 61 - 75, Total: 1735
  0 | 625 JUM'AT, 04 JANUARI 2019 08:02
Penambahan Kode Pelabuhan pada Sistem INSW
Menindaklanjuti Surat Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) Nomor S-472/INSW/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penyampaian Penambahan Kode Pelabuhan pada Sistem INSW
  0 | 643 KAMIS, 27 DESEMBER 2018 11:18
Pelaporan SKM Semester II Tahun 2018
Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa UPT BKIPM maka perlu dilaksanakan Suurvei Kepuasan Masyarakat untuk memperbaiki kualitas pelayanan di UPT BKIPM
  0 | 700 RABU, 26 DESEMBER 2018 09:21
SURAT EDARAN KEPALA BKIPM PERIHAL PELAKSANAAN SURVEILAN, PENGAMBILAN CONTOH DAN PENERBITAN HC DI UPT KIPM
Yth. Kepala UPT KIPM, Sehubungan telah dilaksanakannya Kegiatan Temu Teknis pada tanggal 25-26 Oktober 2018, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana Surat Edaran Terlampir
  0 | 637 RABU, 26 DESEMBER 2018 03:29
Daftar Importir Korea Selatan Ke Indonesia
PIhak MOF Korea Selatan telah menambahkan 2 perusahaan eksportir baru, memodifikasi 2 nama/alamat perusahaan eksportir dan menghapus 2 perusahaan eksportir. data selengkapnya terlampir.
  0 | 707 JUM'AT, 21 DESEMBER 2018 08:58
Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan
Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM Di Tempat Menindaklanjuti surat kami Nomor 965/BKIPM.1/HP.230/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut temuan ITJEN KKP, bersama ini kami sampaikan bahwa unit kerja lingkup BKIPM agar melakukan identifikasi penanganan benturan kepentingan dengan menggunakan format terlampir. Hasil identifikasi benturan kepentingan agar disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 27 Desember 2018 dikirim melalui alamat email ortala.bkipm@gmail.com untuk kami proses lebih lanjut. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
  0 | 1242 JUM'AT, 21 DESEMBER 2018 03:04
Lembar Kerja Pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Berdasarkan PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dan PERMEN KP Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KKP, serta arahan Kepala BKIPM dalam rangka Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkup BKIPM, maka perlu dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkup UPT BKIPM selain dari 7 (tujuh) Satker yang sudah dicanangkan dan dilakukan penilaian diantaranya yaitu Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai Besar KIPM Makasar, Balai KIPM Semarang, Balai KIPM Denpasar, Balai KIPM Manado, Balai KIPM Jakarta II, dan Balai KIPM Surabaya II. Kriteria penilaian berdasarkan Lembar Kerja Pemantauan yang didalamnya terdapat 2 (dua) komponen yaitu Komponen Pengungkit (60%) dan Komponen Hasil (40%). Selain 7 (tujuh) Satker yang sudah dicanangkan dan dilakukan penilaian tersebut diinstruksikan agar mempersiapkan dan melakukan penilaian mandiri berdasarkan Lembar Kerja Pemantauan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana contoh format terlampir. selanjutnya Softcopy tersebut dikirimkan melalui email ortala.bkipm@gmail.com paling lambat akhir Desember 2018, mengingat pada Minggu ke 2 dan 3 Bulan Januari 2019 akan dilakukan pemantauan oleh TIM Internal dari Sekretariat BKIPM
  0 | 749 KAMIS, 20 DESEMBER 2018 10:27
Pejabat Penanda Tangan Dokumen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 112/KEP-BKIPM/2018 tentang ...
  0 | 1018 SELASA, 18 DESEMBER 2018 11:20
Pengisian Form Untuk data Bantu Penilaian Jabatan Fungsional Tertentu
Sehubungan dengan surat kami nomor 4341 / BKIPM.1/KP.900/XII/2018 perihal Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu, dengan ini kami mohon kepada semua pejabat fungsional Tertentu di lingkup BKIPM yang akan Mengirimkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) pada periode berikutnya di tahun 2019 untuk mengisi data pada google form di link shorturl.at/xBEX7 agar tidak ada penumpukan data pengisisan diharapkan satu kali kirim data @perorang, pengiriman dimulai saat surat ini diterbitkan dengan batas akhir pengiriman sesuai dengan surat tersebut yaitu pada tanggal 03 Januari 2019 Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
  0 | 637 SELASA, 18 DESEMBER 2018 09:38
USULAN CALON PESERTA DIKLATPIM, UJIAN DINAS DAN UJIAN KP PENYESUAIAN IJAZAH SERTA PENERIMA PENGHARGAAN
Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di tempat Sehubungan dengan nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur Nomor 8785/SJ.2/KP.540/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal seperti tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa Biro SDM Aparatur akan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya Peningkatan Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Kepemimpinan melalaui Diklatpim, rencana pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, penilaian kompetensi pegawai, serta pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara menyampaikan usulan calon peserta untuk mengikuti kegiatan dimaksud, paling lambat kami terima tanggal 21 Desember 2018, sesuai kriteria, rencana pelaksanaan, persyaratan dan kelengkapan dengan beberapa kegiatan sebagaimana terlampir (format terlampir). Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
  0 | 792 SELASA, 18 DESEMBER 2018 09:35
PROSES USUL KENAIKAN PANGKAT DAN PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI DI LINGKUNGAN KKP
Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di tempat Sehubungan dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor B.1175/SJ/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Proses Usul Kenaikan Pangkat dan Perpindahan Instansi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut : I. Usul Kenaikan Pangkat Reguler/Pilihan 1. Batas waktu usul KP Periode April 2019 terakhir diterima Biro SDM Aparatur tanggal 15 Februari 2019 dan dikirim ke BKN akhir bulan Februari 2019 dan batas waktu usul KP Periode Oktober 2019 adalah tanggal 15 Agustus 2019 dan dikirim ke BKN akhir bulan Agustus 2019 dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai aturan yang berlaku, dan berkas masuk ke Sekretariat BKIPM untuk periode April 2019 paling lambat tanggal 31 Januari 2019, sedangkan untuk periode Oktober 2019 paling lambat tanggal 31 Juli 2019. 2. Proses kenaikan pangkat (KP) reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu termasuk PNS dipekerjakan/diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya. Penetapannya melalui kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan Nota Persetujuan Teknisnya ditetapkan oleh Kepala BKN kemudian surat keputusannya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. KP Reguler diberikan kepada PNS antara lain : a. Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir; b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 3. KP Pilihan bagi pejabat Struktural diberikan kepada PNS : a. Sekurang – kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir dan 1 tahun dalam jabatan; b. Melampirkan dokumen riwayat seleksi terbuka/rekruitmen bagi pejabat eselon I dan II yang baru dilantik didalam maupun diluar KKP; c. Melampirkan SPP, SPMT dan SK Jabatan; d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. II. Usul Kenaikan Pangkat Fungsional 1. KP Fungsional dapat diusulkan bagi PNS yang : a. Sekurang – kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; 2. Kenaikan pangkat pertama bagi pejabat fungsional harus sudah memiliki 20% dari angka kredit keseluruhan dalam jenjang fungsional tersebut. 3. Apabila ada selisih angka kredit lama dan angka kredit baru maka wajib melampirkan selisih angka kredit yang dimilikinya dari yang lama ke yang baru (riwayat perolehan angka kredit). 4. PNS yang akan diusulkan KP fungsional periode April dalam tahun berjalan apabila pengusulannya mendekati batas waktu usul KP, akan diproses usul KP nya untuk periode berikutnya/periode Oktober tahun berjalan. 5. Bagi pejabat fungsional yang penilaian angka kreditnya di bulan Januari dan Februari akan diusulkan KP nya untuk periode Oktober tahun berjalan, sedangkan bagi pejabat fungsional yang penilaian angka kreditnya di bulan Juni dan Juli akan diusulkan KP nya untuk periode April tahun berikutnya. III. Pemindahan PNS dari K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota ke KKP 1. Proses permohonan Pindah Instansi ditindak lanjuti dengan penerima Unit Kerja eselon I melakukan wawancara terlebih dahulu; 2. Rekomendasi hasil wawancara harus dilaporkan ke Biro SDM Aparatur dan Sekretariat BKIPM beserta rencana penempatan dan jabatan yang akan didudukinya, selanjutnya diusulkan untuk mengikuti Assesmen; 3. Hasil assesmen dilaporkan kepada eselon I masing – masing untuk diproses lebih lanjut; 4. Surat Persetujuan Pindah (SPP) paling lambat diterima oleh Biro SDM Aparatur 4 (empat) bulan sejak permintaan dari KKP diterima oleh K/L, Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Surat Persetujuan Pindah (SPP) yang dikeluarkan oleh pejabat K/L, Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh dikeluarkan Plt/Plh, Pejabat lainnya sejenis. IV. Persyaratan Kenaikan Pangkat a. Kenaikan Pangkat Reguler : 1. Foto copy SK CPNS, PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat); 2. Foto copy SK KP Terakhir yang sudah dilegalisir; 3. Foto copy SK Mutasi (bagi yang mutasi/pindah) yang sudah dilegalisir; 4. Foto copy SK Pencantuman Gelar (yang sudah dilegalisir); 5. SK Peninjauan Masa Kerja (bagi yang pernah mengajukan ralat masa kerja); 6. SKP lengkap tahun 2017 dan 2018 yang sudah dilegalisir; 7. Surat Ijin Belajar, Ijazah dan transkip nilai S2 yang dilegalisir Universitas (bagi yang mengajukan dan atau telah disesuaikan pendidikannya dalam ijazah S2) b. Kenaikan Pangkat Pilihan : 1. Foto copy SK KP Terakhir yang sudah dilegalisir; 2. Foto copy Ijazah (D3/S1/S2) dan transkip nilai (dilegalisir Universitas); 3. Foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; 4. Surat Ijin Belajar yang sudah dilegalisir; 5. Foto copy SK Jabatan, SPP – SPMT, SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fung sional (bagi pejabat struktural) yang sudah dilegalisir; 6. Surat Keterangan Uraian Tugas (bagi yang menyesuaikan ijazah); 7. SKP lengkap tahun 2017 dan 2018 yang sudah dilegalisir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih
  0 | 1094 JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 04:51
Evaluasi Pegawai (Tenaga Kontrak)
Dalam rangka penataan SDM Aparatur lingkup BKIPM, maka kami akan mengadakan evaluasi Pegawai Tenaga Kontrak pada Hari Rabu s/d Kamis tanggal 19 s/d 20 Desember 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Saudara beserta Seluruh Tenaga Kontrak di Lingkup UPT Saudara untuk menjawab semua pertanyaan yang ada pada kuisioner yang telah disediakan.
  0 | 653 KAMIS, 13 DESEMBER 2018 02:53
Data Pegawai Wajib LHKPN dan LHKASN Tahun 2018
Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM; 2. Kepala UPT Lingkup BKIPM. Di Tempat Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 8797/SJ.2/KP.750XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah bahwa setiap Kementerian wajib melakukan Pemutakhiran Data Wajib LHKPN periode Oktober s.d Desember setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami meminta Saudara untuk dapat : 1. Menyampaikan update data Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN Tahun 2018 (format terlampir) 2. Menyampaikan berkas e-filling (dapat di unduh pada aplikasi e-LHKPN) wajib lapor baru Tahun 2018 asli yang telah di tanda tangani dan dilengkapi fotocopy KTP yang bersangkutan. Selanjutnya dokumen tersebut akan disampaikan melalui Biro SDM Aparatur KKP kepada KPK RI untuk diproses pembuatan password pada aplikasi e-LHKPN atas nama masing-masing wajib lapor. Daftar nama tersebut agar dikirimkan dalam format Microsoft Excel melalui e-mail ortala.bkipm@gmail.com paling lambat 17 Desember 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
  0 | 791 KAMIS, 29 NOPEMBER 2018 12:24
UNDANGAN MOPKANTU ANGKATAN XXIV TAHUN 2018 (PESERTA)
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Masa Orientasi Petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Mopkantu) Angkatan XXIV Tahun 2018 dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia Karantina Ikan yang modern, tangguh, profesional dan terpercaya yang dilandasi dengan kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, maka diperlukan adanya peningkatan profesionalisme dan sikap serta perilaku petugas karantina ikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok karantina ikan di Indonesia serta aspek – aspek lainnya, dengan ini kami kami sampaikan hal – hal sebagai berikut : 1. Kegiatan Mopkantu Angkatan XXIV Tahun 2018 akan diselenggarakan pada tanggal 03 s.d 08 Desember 2018 di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Wisma Surya, Jalan Raya Puncak Km.11 Ciawi, Bogor, Jawa Barat; 2. Daftar nama peserta Mopkantu Angkatan XXIV sebagaimana terlampir dan mengisi lembar konfirmasi kehadiran; 3. Check in peserta pada Senin, tanggal 3 Desember 2018 paling lambat pukul 10.00 WIB dan pembukaan kegiatan akan dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB; 4. Peserta diwajibkan membawa : a. Surat Tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan b. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah dan Kartu ASKES c. Pas photo berwarna dengan latar belakang warna merah baju seragam dinas ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar d. Seragam dinas karantina lengkap, sepatu olah raga warna putih polos, baju putih lengan panjang, celana panjang warna hitam, jilbab warna hitam e. Untuk wanita tidak dalam keadaan hamil f. Sehat jasmani dan rohani g. Untuk laki – laki : rambuk pendek rapi dan tidak berkumis serta berjenggot 5. Biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh Sekretariat BKIPM, sedangkan biaya transportasi dan uang harian ditanggung oleh unit kerja masing – masing; 6. Kepastian calon peserta untuk mengikuti pelatihan harus sudah diterima panitia paling lambat tanggal 28 November 2018 melalui email kepegawaian.setbkipm@gmail.com 7. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ariefah Prihastari (Hp.0821-89601984) atau Sdr. Sri Widiastuti (Hp. 0822-85942330). Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon hadir tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
  0 | 729 KAMIS, 29 NOPEMBER 2018 11:40
UNDANGAN PANITIA MOPKANTU ANGKATAN XXIV TAHUN 2018
Dalam rangka membangun karakter sumber daya manusia BKIPM yang modern, tangguh, profesional dan terpercaya, berkepribadian serta ber-etika, maka diperlukan pembentukkan sikap serta perilaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kegiatan Masa Orientasi Petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Mopkantu) Tahun 2018, yang akan diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Senin s.d Minggu, 03 s.d 08 Desember 2018 Waktu : pukul 10.00 WIB – selesai Tempat : PPMKP, Jalan Raya Puncak Km. 11 Ciawi, Bogor Jawa Barat Acara : Kegiatan Mopkantu Angkatan XXIV Tahun 2018 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Saudara dapat menugaskan nama – nama yang tercantum dalam lampiran surat ini sebagai Panitia Pelaksana kegiatan Mopkantu Angkatan XXIV Tahun 2018. Sekretariat Badan KIPM hanya menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, sedangkan biaya transportasi dan uang harian di bebankan pada unit kerja masing – masing. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
  0 | 721 RABU, 28 NOPEMBER 2018 01:16
Penyusunan Pedoman Analisis Beban Kerja
Yth. : 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Bagian lingkup Sekretariat BKIPM 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di - Tempat Dalam rangka penyusunan pedoman analisis beban kerja fungsional umum lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Terlampir kami sampaikan konsep analisis beban kerja fungsional umum lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang terdiri dari 47 jabatan fungsional umum baik teknis maupun administrasi. 2. Kami meminta kepada unit kerja agar memberikan usulan/masukan terhadap konsep analisis beban kerja baik dari ikhtisar jabatan, uraian tugas, satuan hasil, dan waktu kerja efektif. 3. Usulan/masukan konsep analisis beban kerja agar segera dikirim melalui email ortala.bkipm@gmail.com paling lambat tanggal 3 Desember 2018. 4. Usulan/masukan dari unit kerja nanti akan kami plenokan dan hasil pleno tersebut akan kami tetapkan sebagai pedoman analisis beban kerja fungsional umum lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

 <<  < Prev    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Next >  >> 
 
Share | |