Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

30.332.114
 
 
 
 
Index Berita
Headlines

Berita/Informasi Surat
Data 1 - 15, Total: 1637
  0 | 222 SELASA, 14 AGUSTUS 2018 02:41
Kewajiban Penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN
Yth. (daftar nama terlampir) Di Tempat Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor 133.2/SJ/KP/VIII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penyampaian LHKPN 2017, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Bahwa pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara di lingkungan KKP termasuk salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP dan presentase pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN tersebut akan mempengaruhi hasil penilaian reformasi birokrasi; 2. Hasil monitoring penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN di lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sampai dengan 31 Juli 2018 masih sangat rendah, dengan rincian sebagai berikut : - Jumlah Wajib Lapor LHKPN sebanyak 381 orang; - Wajib Lapor LHKPN berstatus online sebanyak 333 orang (87,40%); - Wajib Lapor LHKPN berstatus offline sebanyak 48 orang (12,60%); - Wajib Lapor LHKPN yang sudah lapor sebanyak 34 orang (10,21%); - Wajb Lapor LHKPN yang berstatus belum lapor sebanyak 30 orang (96,10%). Untuk lebih terperincinya dapat dilihat pada dokumen terlmapir. 3. Periode bulan Agustus 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi akan melaksanakan evaluasi kepatuhan terhadap penyempaian LHKPN di setiap Kementerian/ Lembaga; 4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk kepatuhan pelaporan LHKPN dan guna menghindari teguran dan sanksi akibat tidak dipenuhinya kewajiban penyempaian LHKPN, para wajib lapor LHKPN yang sudah berstatus online yaitu sebanyak 333 orang (daftar nama terlampir), akan tetapi belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikan LHKPN secara online (posisi harta kekayaan yang dilaporkan adalah per 31 Desember 2017), selanjutnya mengirimkan surat kuasa khusus serta photocopy dokumen kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN secara langsung atau melalui jasa pengiriman melalui alamat Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920 Telp. 021-25578300; 5. Username dan password untuk log in ke dalam aplikasi e-LHKPN dikirm via email oleh KPK RI melalui alamat email pribadi wajib lapor LHKPN yang sudah didaftarkan pada saat pengisian formulir aktivasi e-filling LHKPN; 6. Wajib Lapor yang belum mengisi dan mengirimkan formulir aktivasi e-filling (status offline) sebanyak 48 orang, daftar nama terlampir) agar segera mengisi dan mengirimkan hardcopy dokumen asli formulir aktivasi e-filling yang sudah di paraf dan ditandatangani oleh wajib lapor beserta melampirkan photocopy KTP ke Sekretariat BKIPM; 7. Formulir aktivasi e-filling LHKPN dapat diunduh pada website KPK RI dengan alamat : http://elhkpn.kpk.go.id//download/formulir_aktivasi_penggunaan_efilling.pdf; 8. Setelah proses aktivasi akun diaktifkan oleh admin unit kerja, hardcopy formulir e-filling diserahkan ke Biro SDM Aparatur Sekretariat Jenderal KKP yang selanjutnya akan dilaporkan ke KPK RI; 9. Petunjuk pengisian LHKPN dapat dilihat melalui aplikasi e-LHKPN yang berupa video tutorial dan buku panduan yang sudah disediakan KPK RI di website : https://elhkpn.kpk.go.id yaitu pada menu panduan aplikasi. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
  0 | 170 KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 09:24
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ANRI
Menindaklanjuti surat Sekretariat Utama ANRI Nomor: KP.06.00/02/2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan ini kami informasikan bahwa ANRI memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Uni Kerja Saudara untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi pengisian jabatan.
  0 | 131 KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 07:32
Pemusnahan Sertifikat Karantina Ikan
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan sertifikat di bidang perkarantinaan ikan, agar segera dilakukan pemusnahan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2016 tentang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan melaporkan dalam suatu bentuk berita acara Laporan pemusnahan sertifikat agar disampaikan dalam bentuk soft copy sesuai format Lampiran ke alamat email: puskari@kkp.go.id
  0 | 140 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:46
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
Kami sampaikan bahwa untuk sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) yang rusak karena cetakan atau rusak pada saat di terima, mohon segera dilakukan pendataan dan melaporkan kembali ke Pusat Karantina Ikan paling lambat tanggal 10 Agustus 2018
  0 | 113 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:23
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
ini kami sampaikan bahwa untuk sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) yang rusak karena cetakan atau rusak pada saat di terima, mohon segera dilakukan pendataan dan melaporkan kembali ke Pusat Karantina Ikan paling lambat tanggal 10 Agustus 2018
  0 | 60 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:04
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
Kami sampaikan bahwa untuk sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) yang rusak karena cetakan atau rusak pada saat di terima, mohon segera dilakukan pendataan dan melaporkan kembali ke Pusat Karantina Ikan paling lambat tanggal 10 Agustus 2018
  0 | 98 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:04
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
Kami sampaikan bahwa untuk sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) yang rusak karena cetakan atau rusak pada saat di terima, mohon segera dilakukan pendataan dan melaporkan kembali ke Pusat Karantina Ikan paling lambat tanggal 10 Agustus 2018
  0 | 197 KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 11:52
LAPORAN EVALUASI SERTIFIKASI HC MUTU UPT KIPM TRIWULAN I DAN II TAHUN ANGGARAN 2018
Sehubungan dengan pelaksanaan evalusai penerbitan HC pada UPT KIPM, maka bersama ini terlampir surat hasil evaluasi tersebut. Terimakasih.
  0 | 161 KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 08:58
Pengiriman DUPAK Untuk Jafung PHPI Yang Mendekati Pembebasan Sementara
Yth. 1. Kepala Pusat KIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM 3. Balai Uji Standar KIPM 4. Kepala Balai KIPM 5. Kepala Stasiun KIPM Memperhatikan Pasal 35 Peraturan Bersama, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.0/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta kepada pejabat fungsional PHPI di unit kerja saudara yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit selama 4 tahun 6 bulan dari pangkat/Jabatan diberikan kesempatan untuk segera mengumpulkan DUPAK ke Sekretariat tim Penilai Angka Kredit Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan hasil perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, paling lambat kami terima tanggal 6 Agustus 2018 untuk dilakukan penilaian. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
  0 | 232 RABU, 01 AGUSTUS 2018 10:11
EVALUASI KEGIATAN UPT KIPM TRIWULAN I DAN II TA 2018
Sehubungan dengan kegiatan di UPT KIPM terkait penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka Pusat Pengendalian Mutu telah melakukan evaluasi sebagaimana surat terlampir.
  0 | 150 SELASA, 24 JULI 2018 03:06
Daftar Importir Korea Selatan Ke Indonesia
Pihak MOF Korea telah menambahkan 2 perusahaan eksportir, memodifikasi 1 perusahaan eksporti dan menghapus 1 perusahaan eksportir, sehingga jumlah sampai saat ini 104 perusahaan.
  0 | 284 JUM'AT, 20 JULI 2018 01:50
Ketentuan Proses Kenaikan Pangkat Reguler/Fungsional dan Kenikan Jabatan Fungsional
Nomor : 2452 /BKIPM.1/KP.520/VII/2018 19 Juli 2018 Lampiran : - Perihal : Ketentuan Proses Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan di Lingkungan BKIPM Yth. 1. Kepala Pusat KIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM 3. Balai Uji Standar KIPM 4. Kepala Balai KIPM 5. Kepala Stasiun KIPM Menindaklanjuti surat edaran Biro SDM Aparatur Nomor 519/SJ/IV/2016 tentang Proses Usulan Kenaikan Pangkat di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : I. Usul Kenaikan Pangkat Reguler. 1. Batas waktu usul Kenaikan Pangkat (KP) periode April terakhir kami terima di Sekretariat BKIPM adalah awal bulan pebruari tahun berjalan dan batas waktu usul KP periode Oktober pada akhir bulan Juni tahun berjalan dengan persyaratan photo copy berkas yang sudah dilegalisir sebagai berikut : a. SK CPNS dan PNS ( untuk yang pertama kali naik pangkat ) b. SK Mutasi c. SK KP terakhir d. SKP bernilai baik dalam dua tahun terakhir e. SK Peninjauan masa kerja bagi yang pernah mengajukan masa kerja f. SK Jabatan Surat pernyataan Pelantikan (SPP) dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) ( untuk jabatan Struktural ) g. SK Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional 2. KP Reguler diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional umum yang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir setiap unsur Sistem Penilaian Kinerja (SKP) sekurang kurangnya baik dalam dua tahun terakhir. II. Usul KP dan Usul Pengangkatan/Kenaikan Jabatan Fungsional 1. KP Fungsional dapat diusulkan bagi PNS yang : a. Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir b. Telah memenuhi angka kredit dengan komposisi unsur yang ditentukan c. PNS yang akan diusulkan KP fungsional untuk periode April dalam tahun berjalan apabila pengusulannya mendekati batas usul KP, akan di proses usul KP nya untuk periode berikutnya/periode Oktober tahun berjalan
  0 | 286 KAMIS, 19 JULI 2018 04:15
Pelaksanaan Asesmen
Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur Nomor 5098/SJ2/KP.300/VII/2018 tentang Ralat Surat Pelaksanaan Asessment
  0 | 346 SENIN, 09 JULI 2018 08:43
Permintaan data kebutuhan jabfung kepegawaian BKIPM
Sebagai Tindaklanjut dari Nota Dinas Kepala Biro SDMA tentang kebutuhan pejabat fungsional kepegawaian lingkup BKIPM
  0 | 397 SELASA, 03 JULI 2018 02:35
Undangan Rapat Konsultasi Teknis tahun 2018
Dalam rangka pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan Badan KIPM tahun anggaran 2018 maka akan dilaksanakan Rapat Konsultasi Teknis BKIPM 2018. Berkaitan denqan hal tersebut, bersama ini karni mengundang Saudara beserta Pejabat Wasdalin.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Next >  >> 
 
Share | |