Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

23.934.986
 
 
 
 
AKIP - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sejalan dengan tuntutan masyarakat agar proses penyelenggaraan kekuasaan negara khususnya  dalam melaksanakan  core competency setiap lembaga pemerintahan dapat berlangsung secara optimal,  transparan, akuntabel, adil dan responsif, diperlukan adanya komitmen  penegakan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dari semua pihak.

Komitmen tersebut harus diterjemahkan dengan  baik  oleh  pemerintah maupun masyarakat dalam wujud  keberpihakan pada  integritas, profesionalisme serta etos kerja, efisiensi dan efektifitas maupun  moral yang tinggi  dari  setiap  penyelenggara negara. Dalam hal ini setiap penyelenggara negara dituntut untuk mampu memikul tanggungjawab untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  atau  sering pula disebut Sistem AKIP merupakan sebuah sistem perencanaan kinerja yang membentuk siklus penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai  dan  tercantum dalam  perencanaan  strategis organisasi.

 

Proses tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan kinerja tahunan, untuk kemudian  ditetapkan dalam  penetapan  kinerja, penetapan pengukuran kinerja,  pengumpulan data  penilaian  kinerja,  analisis,  review  dan  pelaporan kinerja serta  penggunaan  data kinerja tersebut  bagi perbaikan  kinerja organisasi  di  periode berikutnya. 

Dalam konteks  ini, satu hal yang perlu diperhatikan  adalah  bahwa SAKIP merupakan suatu proses berkelanjutan dan memerlukan peninjauan serta perbaikan terus menerus,  sehingga tidak berhenti pada satu titik. Hal ini disebabkan kondisi organisasi secara internal maupun eksternal yang terus berkembang,  baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

  1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
  2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
  3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
  4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah  sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evalusi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

 

Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan  dan  pengendalian maupun  monitoring yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja  secara terpadu dan tidak terputus serta  merupakan  tool  atau instrumen  bagi proses pemenuhan kewajiban  para aparat  penyelenggara  kepemerintahan  dalam  konteks mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi. 


Date modified : 10 Februari 2015 12:56